Cara Menghitung Lembur Hari Libur Nasional, dengan Contoh Natal

Cara menghitung lembur hari libur nasional: bagi upah sebulan (upah pokok ditambah tunjangan tetap) dengan 173 untuk mendapat upah sejam, lalu kalikan dengan pengali per jam yang besarnya 2, 3, atau 4 kali tergantung jam keberapa dan pola kerja 5 atau 6 hari. Untuk Desember 2026, tanggal yang perlu dihitung adalah Jumat 25 Desember (libur nasional Natal). Kamis 24 Desember adalah cuti bersama, dan perlakuannya berbeda. Di bawah ini ada tabel pengali dari teks pasal, tiga contoh hitungan rupiah, dan satu perubahan aturan yang belum dibahas kebanyakan panduan lembur.

Dasarnya sekarang UU 27/2026, dengan PP 35/2021 sebagai pelengkap

Sebagian besar panduan lembur yang beredar masih merujuk PP 35/2021, bahkan UU 13/2003. Sejak 28 Oktober 2026 dasarnya berganti. UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan diundangkan dan langsung berlaku pada tanggal itu, sekaligus mencabut UU 13/2003 (Pasal 311 dan 313).

Untuk lembur hari libur, ada dua kabar. Yang menenangkan: pengali per jam di Pasal 125 UU baru sama persis dengan Pasal 31 PP 35/2021, jadi rumus di sistem payroll Anda kemungkinan besar tidak perlu diubah. Yang perlu diperhatikan: dasar upah sejam kini ditulis tegas sebagai upah pokok dan tunjangan tetap dibagi 173 (Pasal 125 ayat 5). Aturan 75% untuk karyawan yang menerima tunjangan tidak tetap, yang dulu ada di PP, tidak muncul di pasal lembur UU baru. Pembahasannya ada di contoh ketiga.

PP 35/2021 belum mati. Pasal 310 UU 27/2026 menyatakan peraturan pelaksana lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, dan PP pengganti harus terbit paling lambat setahun setelah UU diundangkan. Sanksinya juga jelas: Pasal 285 ayat 1 mengancam pemberi kerja yang mempekerjakan karyawan di hari libur resmi tanpa membayar upah lembur dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda.

Cara menghitung lembur hari libur nasional dengan tabel pengali

UU baru membedakan dua pola kerja yang sama-sama 40 jam seminggu. Pola 6 hari biasanya 7 jam Senin sampai Jumat dan 5 jam Sabtu. Pola 5 hari berarti 8 jam per hari.

Kesalahan paling mahal di tabel ini adalah memakai kolom yang salah. Kafe dengan pola enam hari yang menyalin rumus dari artikel berisi pola 5 hari akan membayar jam ke-8 dengan 2x, padahal seharusnya 3x, dan jam ke-9 dengan 3x, padahal seharusnya 4x.

Kolom tengah jarang relevan, tapi cek jadwal Anda. 25 Desember 2026 jatuh di hari Jumat. Bila hari terpendek perusahaan Anda adalah Sabtu, kolom ini tidak dipakai. Ada perusahaan yang memendekkan hari Jumat karena salat Jumat. Untuk mereka, lembur tanggal 25 justru masuk kolom tengah, dan jam ke-7 sudah dibayar 4x.

Tiga contoh hitungan untuk 25 Desember 2026

Semua angka di bawah adalah contoh ilustrasi, bukan acuan upah minimum daerah mana pun. Upah sejam dibiarkan dengan desimal dan pembulatan dilakukan sekali di akhir, supaya selisih sen tidak menumpuk di slip.

Contoh pertama: barista di kafe pola 6 hari. Gaji pokok Rp3.200.000, tunjangan tetap Rp400.000, jadi dasar Rp3.600.000. Upah sejam Rp3.600.000 / 173 = Rp20.809,25. Ia bekerja 9 jam pada 25 Desember karena kafe ramai sejak siang. Pengalinya 7 jam x 2, ditambah jam ke-8 x 3, ditambah jam ke-9 x 4, totalnya 21. Upah lemburnya Rp20.809,25 x 21 = Rp436.994.

Kalau kafe yang sama keliru memakai tabel 5 hari, pengalinya hanya 19 (8 x 2 ditambah 3) dan barista menerima Rp395.376. Kurang Rp41.618 untuk satu orang dalam satu hari.

Contoh kedua: staf gudang pola 5 hari, gaji pokok Rp4.200.000 dan tunjangan jabatan tetap Rp300.000. Dasar Rp4.500.000, upah sejam Rp26.011,56. Ia masuk 10 jam untuk menyelesaikan pengiriman akhir tahun dan hitung stok, jadi pengalinya 8 x 2 + 3 + 4 = 23, dan upah lemburnya Rp598.266. Bagian HR yang hanya memasukkan gaji pokok akan mendapat Rp558.382, kurang hampir Rp40.000. Di lembar kerja gaji, kesalahan ini biasanya berasal dari satu sel: kolom tunjangan tetap ada, tetapi rumus lembur hanya merujuk kolom gaji pokok.

Contoh ketiga menyangkut tunjangan tidak tetap. Kasir minimarket pola 5 hari menerima gaji pokok Rp3.000.000, tunjangan tetap Rp500.000, dan uang makan plus transport per hari hadir yang bulan ini berjumlah Rp1.300.000. Total upahnya Rp4.800.000, dan pokok ditambah tunjangan tetap hanya 72,9% dari total. Ia lembur 8 jam, pengali 16.

Pasal 32 ayat 4 PP 35/2021 memakai 75% keseluruhan upah bila pokok ditambah tunjangan tetap lebih kecil dari angka itu. UU baru tidak memuat ketentuan tersebut, dan apakah aturan PP itu "bertentangan" sehingga gugur masih bisa diperdebatkan sampai PP baru terbit. Saran kami sederhana: hitung keduanya dan bayar yang lebih besar. Selisihnya Rp9.249 untuk satu karyawan, jauh lebih murah daripada perselisihan di bulan Januari.

24 Desember cuti bersama: dibayar seperti hari biasa

SKB 3 Menteri tentang libur nasional dan cuti bersama 2026 memisahkan dua tanggal itu. 25 Desember adalah hari libur nasional, sedangkan 24 Desember adalah cuti bersama. Tabel Pasal 125 hanya berlaku untuk hari istirahat mingguan dan hari libur resmi, jadi karyawan yang masuk pada 24 Desember menerima upah biasa. Kalau ia bekerja melebihi jam normal, kelebihannya dihitung sebagai lembur hari kerja biasa: 1,5x untuk jam pertama dan 2x untuk jam berikutnya (Pasal 116 ayat 2).

Pengecualian yang sering terlewat ada di kafe dan toko dengan jadwal shift bergilir. Bila 24 Desember kebetulan adalah hari istirahat mingguan seorang karyawan dan ia diminta masuk, hari itu masuk tabel hari istirahat mingguan, bukan hari kerja biasa.

Yang berubah tahun ini adalah urusan cuti tahunan. Pasal 118 ayat 6 UU 27/2026 menyatakan cuti bersama yang diterapkan perusahaan tidak mengurangi hak cuti tahunan. Bila Anda terbiasa memotong jatah cuti karyawan yang libur tanggal 24, periksa lagi rekap cuti Desember sebelum ditutup.

Sebelum gajian: perintah tertulis dan catatan jam yang bisa dicek

Karyawan tidak wajib bekerja di tanggal merah, dan lembur apa pun mensyaratkan persetujuan karyawan serta perintah tertulis atau lewat media digital. Pesan di grup WhatsApp yang berbunyi "besok yang bisa masuk ya" tidak memenuhi keduanya. Cukup buat daftar nama, tanggal, jam mulai dan selesai, lalu minta setiap orang mengonfirmasi.

Angka di slip lembur hanya seakurat jam masuk dan pulang yang tercatat. Kalau absensi masih bisa dititipkan, jam ke-9 dan ke-10 yang dibayar 3x dan 4x itu ikut dipertaruhkan. Celah-celahnya kami petakan di panduan mencegah titip absen. Tentukan juga aturan menit sisa secara tertulis. Tabel pasal dihitung per jam, dan karyawan pola 5 hari yang pulang setelah 10 jam 40 menit perlu tahu apakah 40 menit itu dihitung proporsional atau tidak. Kami menyarankan proporsional per menit. Membuang 40 menit di jam yang dibayar 4x sama dengan memotong hampir tiga jam upah biasa.

Bila tim Anda dijadwalkan menghitung stok di akhir Desember, rencanakan apakah penghitungan jatuh di hari libur atau tidak. Rencana stock opname akhir tahun bisa digeser ke hari kerja biasa untuk menghindari pengali 4x. Untuk minggu ini, buka rumus lembur di lembar gaji Anda, pastikan kolom tunjangan tetap ikut masuk, tandai pola kerja tiap karyawan (5 atau 6 hari), lalu cocokkan dengan perubahan upah 2027 yang kami bahas di artikel UMP 2027 sebelum gajian Januari.

Bolehkah karyawan menolak lembur di hari libur nasional?

Boleh. Pasal 125 ayat 1 UU 27/2026 menyatakan karyawan tidak wajib bekerja pada hari libur resmi, dan Pasal 116 ayat 1 mensyaratkan persetujuan karyawan yang bersangkutan. Ada ruang pengecualian di ayat 2 untuk jenis pekerjaan yang harus tetap berjalan, dengan daftar yang diatur Peraturan Menteri (ayat 6). Bila usaha Anda mengandalkan karyawan masuk di tanggal merah, tuliskan jadwalnya di perjanjian kerja sejak awal, jangan baru ditanyakan seminggu sebelumnya.

Bisakah upah lembur diganti dengan hari libur pengganti?

Teks pasal lembur hari libur memakai kata "wajib membayar upah kerja lembur", dan di pasal-pasal yang kami baca tidak ada ketentuan yang mengizinkan pembayaran itu diganti hari libur. Hari libur pengganti boleh diberikan sebagai tambahan, bukan pengganti uang lemburnya.

Artikel ini adalah informasi umum berdasarkan teks peraturan per 14 November 2026, bukan nasihat hukum. Untuk kasus tertentu atau bila PP pelaksana UU 27/2026 terbit, periksa kembali dengan dinas ketenagakerjaan setempat atau konsultan hukum.